Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat, di sisi lain China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya harus bersatu kembali dengan China.

Banyak orang Taiwan tidak setuju. Mereka merasa bahwa mereka pada dasarnya memiliki negara sendiri  - terlepas dari apakah kemerdekaan diakui secara resmi atau tidak oleh negara lain.

Jika dilihat dari sejarah perang dunia, Taiwan merupakan wilayah jajahan dan tunduk kepada negara yang menguasai wilayah pada saat itu. Pada Tahun  1895 Jepang memenangkan perang Sino-Jepang 1, dan pemerintah China (Dinasti Qing pada saat itu) harus menyerahkan Taiwan ke Jepang. Setelah blok sentral mengalami kekalahan pada Perang Dunia 2, Jepang melepaskan kendali atas wilayah yang telah diambilnya dari China. Kemudian China sebagai salah satu blok sekutu mulai memerintah Taiwan dengan persetujuan Amerika Serikat dan Inggris.

Beberapa tahun berikutnya perang saudara terjadi di China, dan pasukan pemimpin Chiang Kai Shek saat itu dipukul mundur oleh tentara Komunis Mao Zedong. Chiang kemudian melarikan diri bersama sisa pemerintahannya (yang disebut Kuomintang-KMT)ke Taiwan, yang pada akhirnya kelompok ini mendominasi politik Taiwan selama bertahun-tahun meskipun jumlah mereka hanya 14% dari populasi.

Melalui kepemimpinan Chiang Ching Kuo (yang merupakan putra dari Chiang Kai Shek), sistem demokrasi mulai diizinkan di Taiwan.

Pada tahun 1980-an, hubungan antara China dan Taiwan mulai membaik. China mengajukan formula yang dikenal sebagai "satu negara, dua sistem", di mana Taiwan akan diberikan otonomi khusus jika menerima reunifikasi China. Taiwan menolak tawaran tersebut tetapi pihaknya melonggarkan aturan tentang kunjungan dan investasi di China. Pada tahun 1991, perang antara China dan Taiwan dinyatakan berakhir.

Pada tahun 2000, terdapat sosok Lee Teng Hui, yang dikenal sebagai "bapak demokrasi" Taiwan, yang memimpin perubahan konstitusional menuju tata letak politik yang lebih demokratis, yang akhirnya mengarah pada pemilihan presiden non-KMT (kuomintang) pertama Taiwan yaitu Chen Shui-bian.

Chen Shui Bian membuat China terkejut atas pernyataannya yang mendukung untuk membuat Taiwan merdeka. Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, China mengesahkan apa yang disebut UU Anti-Pemisahan yang menyatakan hak China untuk menggunakan "cara non-damai" apabila Taiwan mencoba untuk memisahkan diri dari China.

Setelah dua periode kepemimpinan Chen Shui Bian, kemudian Ma Ying Jeou yang mulai menjabat pada tahun 2008 berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan China melalui perjanjian ekonomi. Delapan tahun kemudian, kepresidenan Taiwan dipimpin oleh Tsai Ing Wen yang merupakan politisi di Partai Progresif Demokratik (DPP), dimana partai ini condong mengupayakan kemerdekaan taiwan.

 

Pada tahun 2016 ketika Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, Tsai Ing Wen melakukan panggilan telepon dengan Trump yang pada akhirnya menghasilkan ikatan ekonomi, politik, dan keamanan yang ketat antara AS dan Taiwan. Hal ini tentunya memicu protes China yang mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak sepatutnya menjalin hubungan formal dengan Taiwan disaat telah menjalin hubungan diplomatik formal dengan China sejak tahun 1979 di masa kepresidenan Jimmy Carter.

Keputusan Jimmy Carter untuk memiliki hubungan diplomatik dengan China pada saat itu, membuat Amerika Serikat harus memutuskan hubungan dengan Taiwan dan menutup kedutaannya di Taipei. Dalam diplomasi internasional, China menegaskan bahwa negara-negara lain hanya dapat memiliki hubungan diplomatik dengan Cina atau Taiwan, bukan keduanya.

Tetapi pada tahun yang sama (1979) Amerika Serikat juga mengesahkan UU Hubungan Taiwan, dimana Amerika Serikat menjamin dukungan pertahanan Taiwan dengan mengekspor senjata ke pulau tersebut. Kendatipun menutup kedutaannya di Taipei, Jimmy Carter mempertahankan hubungan tidak resmi melalui sebuah organisasi nirlaba bernama Institut Amerika di Taiwan.

Sebagai upaya untuk membuat Taiwan kembali, sepanjang 2018 China meningkatkan tekanan pada perusahaan internasional, dan memaksa mereka untuk mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs web mereka. China juga mengancam akan memblokir akses untuk melakukan bisnis di China jika mereka tidak mematuhinya.

Pada tahun 2020, Tsai Ing Wen kembali memenangkan pemilihan presiden Taiwan. Di saat yang sama, Hong Kong telah mengalami kerusuhan selama berbulan-bulan, sebagai aksi untuk menentang pengaruh China yang meningkat. Penerapan UU Keamanan Nasional China di Hong Kong secara luas dilihat sebagai sinyal bahwa China menjadi lebih berpengaruh di Hong Kong.

 

Pada saat yang sama, Amerika Serikat telah meningkatkan jangkauannya ke Taiwan dan meyakinkan atas dukungannya yang berkelanjutan. 

September 2020, Amerika Serikat mengirim pejabat departemen luar negeri tingkat tertinggi untuk mengunjungi Taiwan. China (tentu saja) mengecam keras pertemuan tersebut, dan memperingatkan untuk tidak melakukan hal yang mendukung 'kemerdekaan Taiwan' untuk menghindari rusaknya hubungan China-AS. Selama kunjungan tersebut, China mendistrupsi Taiwan dengan melakukan latihan militer tembakan di selat China-Taiwan.

Ketika Joe Biden terpilih sebagai presiden Amerika. Joe Biden secara tersirat menyatakan dukungannya terhadap upaya kemerdekaan taiwan. mengatakan komitmennya terhadap Taiwan adalah "mutlak". Tidak berselang lama setelah pernyataan tersebut, Taiwan melaporkan "serangan besar" oleh pesawat tempur China selama dua hari. Kemudian pada 12 April, pemerintah Taiwan mengatakan China menerbangkan jet militer dalam jumlah besar ke zona pertahanan udaranya selama setahun.

 

Laksamana AS John Aquilino, kepala komando Indo-Pasifik Pentagon, memperingatkan bahwa invasi China ke Taiwan akan berpengaruh besar terhadap tatanan global daripada yang terlihat.

Beberapa orang Taiwan khawatir ekonomi mereka sekarang sangat bergantung pada China, dimana banyak dari mereka yang tinggal di China untuk menjalankan pabrik dan telah menginvestasikan sekitar 60 miliar dolar. 

Adapun serangan militer yang mungkin akan sering dilakukan china sebagai salah satu upaya menaklukkan Taiwan, diyakini tidak akan se-ekstrim yang dibayangkan, mengingat resiko dan kerugian yang akan berdampak bagi perekonomian china sendiri.

Pada tahun 2014 sempat terjadi "gerakan bunga matahari" sebagai aksi untuk menolak ajakan reunifikasi (atau ajakan bergabung) dengan china, dimana mahasiswa dan aktivis memprotes pengaruh China yang semakin besar atas Taiwan.

Dalam pemilihan presiden 2020 Tsai Ing wen sebagai kandidat dari Partai Progresif Demokratik (DPP) memenangkan 8,2 juta suara, dimana perolehan suara ini merupakan 57,13 % dari total suara pemilih. Dari hasil tersebut dapat diindikasikan bahwa sebagian besar penduduk menginginkan kemerdekaan yang daulat untuk Taiwan, karena pada dasarnya Partai Progresif Demokratik adalah partai yang berdiri pada sisi yang mendukung untuk kemerdekaan Taiwan. 

Berdasarkan jajak pendapat yang dikumpulkan pada Maret 2021 oleh pemerintah Taiwan, dihasilkan bahwa mayoritas orang Taiwan mendukung pendekatan pemerintah melalui Partai Progresif Demokratik (DPP) dalam menjaga kedaulatan nasional, dan semakin banyak orang juga yang mengatakan bahwa mereka merasa taiwan, bukan china.

---

Bagaimana hubungan antara Taiwan dan China Kedepannya? Dapatkah taiwan pada akhirnya memperoleh kemerdekaan yang absolut dan terlepas dari kebijakan satu China?

---

 

BBC News. 2021. What's Behind The China-Taiwan Divide?